Punk Tidak Perlu Dirazia

Razia di Aceh beberapa waktu lalu menuai komentar yang beragam dari banyak kalangan. Bukan hanya dari dalam negeri, komentar juga berdatangan dari komunitas internasional. Beberapa orang mengecam tindakan ini. Bagi mereka razia yang berujung pada penangkapan, Punkers (sebutan bagi penganut Punk) penggundulan paksa dan penceburan ke kolam oleh polisi adalah pelanggaran HAM. Selain itu, mereka yang terjaring razia dikondisikan di sekolah kepolisian dan dididik ala polisi. Sebuah model didikan rehabilitasi instan, jangka pendek yang tak masuk akal. Golongan lainnya beranggapan bahwa sudah sewajarnya anak-anak Punk jalanan di Aceh ditangkap dan diperlakukan demikian. Mereka berbuat anarkis, sering minta uang dan menggangu pemandangan jalanan di kota. Begitu tanggapan mereka.

“Di Aceh tidak boleh ada komunitas anak Punk, apalagi masyarakat kota Banda Aceh berkomitmen menjalankan hukum syariat Islam dalam kehidupannya sehari-hari.” Illiza Sa`aduddin Djamal, Wakil Wali Kota Banda Aceh.

Komentar Illza yang saya kutip ini, menurut saya adalah komentar paling menarik (baca: aneh). Komentar aneh ini juga adalah sekaligus komentar bodoh. Statement semacam ini menunjukkan bahwa tukang omongnya jelaslah sama sekali tak tahu apa-apa tentang Punk. Bukan rahasia lagi. Para pejabat Indonesia memang sering berkomentar seadanya. Komentar bodoh biasanya dilandasi oleh minimnya pengetahuan, sekaligus gaya angkuh dan ingin terlihat cerdas.
* * Lanjutkan membaca